Dimana Tempat Sewa Sound System di Tasik Malaya Hubungi : 0812 9133 1086 atau 0818 0833 0038 RAZQA SOUND adalah sebuah jasa pelayanan sewa yang bergerak di bidang jasa sewa soundsystem. Kami melayani berbagai kebutuhan anda, seperti: pernikahan, khitanan, arisan, ulang tahun, peresmian perusahaan, acara pentas seni sekolah dan acara-acara lain nya baik diluar ruangan (outdoor) maupun yang di dalam ruangan Dimana Tempat Sewa Sound System di Tasik Malaya
Dimana Tempat Sewa Sound System di Tasik Malaya Jika anda yang membutuhkan Jasa Sewa Soundsystem, Jasa Kebutuhan Event dan Jasa Keperluan Pesta, silahkan menghubungi kami dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Kami akan memberikan harga yang murah, serta pelayanan terbaik bagi konsumen, karena senyum pelanggan adalah kebanggaan kami. Dimana Tempat Sewa Sound System di Tasik Malaya
yang jadi pemandu acara televisi terkenal Tukul Arwana (49) memilih berbisnis properti di luar
Indonesia.COM -- Artis komedi yang jadi pemandu acara televisi terkenal Tukul Arwana
(49) memilih berbisnis properti di luar profesinya tersebut. Ia membeli tanah dan rumah untuk
kemudian dijadikannya tempat kos dan rumah kontrakan. Kini ratusan "pintu" telah
dimiliki oleh lelaki bernama asli Tukul Riyanto ini.
"Tanah itu enggak
pernah habis, nambah terus nilainya, jangka panjang. Dulu saya beli satu setengah juta
(rupiah) per meter, sekarang harganya enam juta," cerita Tukul di Depok, Jawa Barat, akhir
minggu yang baru lalu.
Tukul mengaku menggunakan uang hasil "ngamen"-nya
sebagai artis komedi dan pemandu acara ternama sebagai modal awal bisnis tersebut. "Memang,
modal awalnya besar. Tapi, alhamdulillah, sekarang hasilnya sudah bisa buat cash
flow," tutur Tukul berbumbu kata-kata dalam bahasa Inggris ala dia.
dalam berbisnis properti, pembawa acara bincang bincang di layar kaca, Bukan 4 Mata, ini
pernah merasakan hal yang tidak enak. "Beli rumah, sudah beli, sayapnya (bagian sampingnya)
kepotong (karena tak termasuk dalam luas tanah yang dibelinya)," kisahnya
Tukul menganjurkan agar orang-orang berhati-hati dalam membeli tanah dan
rumah. "Pokoknya, tempat itu jangan sampai banjir, repot. Surat-surat juga perlu
diperhatikan," ujar Tukul, yang selalu meminta restu sang istri, Susi, dalam membeli rumah
Tukul mengincar tanah di pinggir Jakarta, termasuk di perumahan. Baginya,
wilayah itu lama-lama akan menjadi ramai dan memiliki nilai investasi yang semakin mahal.
3 IN 1 SUDAH TIDAK EFEKTIF
saco-indonesia.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengungkapkan penerapan 3 in 1 untuk bisa me
saco-indonesia.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengungkapkan penerapan 3 in 1 untuk bisa membatasi kendaraan di Jakarta tidak efektif. Pada kenyataannya juga masih banyak pemilik kendaraan dengan menggunakan joki untuk bisa melaluinya. Sehingga ini saat yang tepat menerapkan sistem pembatasan kendaraan dengan sistem elektronik.
"Itu nanti akan dihapuskan 3 in 1 sudah sangat tidak efektif. Sudah disurvei tidak efektif. Makanya nanti akan menerapkan ERP (Electronic Road Pricing)," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/12).
Dalam penerapan ERP, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono juga mengungkapkan sepakat dengan pernyataan Ahok. Setelah diterapkan baru kemudian ditentukan bagaimana cara untuk membatasi kendaraan. Namun Pristono belum dapat memastikan kapan rencana ini akan bisa dilakukan.
"3 in 1 itu sudah tidak efektif. Karena hanya mengandalkan mata. Hanya mengandalkan orang. Jadi repot. Sekarang yang sedang yang akan diterapkan itu adalah pajak kemacetan atau biasa terkenalnya ERP," ungkapnya.
Pristono juga menambahkan, penerapan ERP sendiri itu tidak mungkin dilakukan dari perbatasan. Tetapi harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari tengah dahulu. Dimana angkutan masalnya juga sudah kuat.
"Jadi ERP itu tidak mungkin dilakukan dari pinggir dulu. ERP akan dilakukan dari tengah dulu. Di mana di tengah itu ada massa angkutan umum nya sudah kuat," katanya.
Tujuan dari penerapan dari tengah dulu supaya orang-orang yang menggunakan kendaraan bisa memarkir kendaraannya di pinggiran kota. Karena jalan raya yang ditengah kota sudah menggunakan ERP.
"Jadi terbalik, bukan dari perbatasan dulu tapi dari tengah dulu. Supaya orang markir mobilnya di perbatasan dia naik bus," tandas Pristono.
Editor : Dian Sukmawati
Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.
The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.
But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.
“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.
A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.
In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.
Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.
“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”
He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.
“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.
Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.
Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.
Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.
But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.
The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.
But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.
Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.
“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.
Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.
Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”
Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.
Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.
“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”
Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says
Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.
He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.
He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.
The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.
The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.
Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.
“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.
Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.
At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.
The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.
The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.
Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.
The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.
Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.
After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)
Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.
“Mazel tov,” his father replied.
Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)
The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.
But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.
Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.
Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”
The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.
AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”
Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.
In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.
In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.
A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.
“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”
Kami menyediakan berbagai macam paket penyewaan sound system yang dapat SEWA SOUND SYSTEM JAKARTA menyesuaikan kebutuhan acara anda. Paket sewa sound system tersebut dapat digunakan untuk indoor, outdoor dan juga panggung.SEWA SOUND SYSTEM JAKARTA Jika anda membutuhkan spesifikasi di luar paket, silahkan menghubungi kami langsung,SEWA SOUND SYSTEM JAKARTA dan akan kami berikan solusi terbaik untuk acara anda.
Sewa Rental Sound System
Mackie,Mic Shure,Mixer Yamaha. Tepat Waktu,Hemat & Berkualitas
Map of Sewa sound system jakarta Sewa Sound System
Agen Persewaan sound system
JL. BATU AMPAR III NO.22A KELURAHAN CONDET BATU AMPAR
KEC. KRAMAT JATI
JAKARTA TIMUR 081291331086
Petunjuk arah Sewa Sound System
Tidak ada ulasan · Toko Alat-Alat
JL. BATU AMPAR III NO.22A KELURAHAN CONDET BATU AMPAR
KEC. KRAMAT JATI
JAKARTA TIMUR · 081291331086
Tempat yang lain Harga Sewa Sound System Jakarta
Kami menyediakan harga paket sewa sound system terbaik, sewa alat musik band, akustik, studio musik dan studio rekaman.SEWA SOUND SYSTEM DI JAKARTA, BEKASI DAN Cari Rental Sewa Speaker, Sound System 3000 - 50000 watt murah, SEWA SOUND SYSTEM JAKARTA di Jakarta, depok, bekasi dan sekitarnya? Hub FAJAR 081291331086. Sewa Sound System Jakarta menyediakan Sewa panggung rigging, Sewa sound system jakarta, Sewa HT Murah, Sewa Lighting Panggung, Sewa Multimedia, Jasa .Daftar harga sewa sound system Harga sewa sound system. Harga sewa Razqa Sound System 0818-0833-0038 , 0812-9133-1086, Pin BB: 75812D47. Sewa Sound System Sewa Sound System, SEWA SOUND SYSTEM JAKARTA Lighting, Band, Organ Tunggal, Jakarta system, sewa lighting, sewa band, sewa organ tunggal, dan sewa DJ di condet, Jakarta, .
layanan jasa sewa rental peralatan sound system, mixer, lighting, alat band dan multimedia SEWA SOUND SYSTEM JAKARTA untuk konser musik, konser perayaan natal, pameran, seminar dan SEWA SOUND SYSTEM JAKARTA Sewa Sound System Jakarta.Harga Sewa Sound System Rental Bekasi & Jakarta Harga Sewa Rental Sound System Per 1.000 watt SEWA SOUND SYSTEM JAKARTA .Rental Sound System Jakarta Raya, Bekasi, Tangerang, Bogor, Serpong.Sewa Sound System Online Sewa SEWA SOUND SYSTEM JAKARTASound System Online Terbaik Di Jakarta. SEWA SOUND SYSTEM JAKARTA Hubungi : 0818-0833-0038 , 0812-9133-1086, Pin BB: 75812D47. Rental Sound System Jakarta Rental Sound System Jakarta.